(BANDUNG, 6 Februari 2026) – Mengusung semangat sinergi membangun pendidikan, Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak Indonesia – Dewan Masjid Indonesia (PP BKTKI-DMI) melakukan audiensi kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Audiensi Outdoor Gedung Sate pada Jumat siang, 6 Februari 2026, pukul 13:30–14:45 WIB.
Audiensi yang dimoderatori oleh Dr. Rani Damayanti, M.Pd. ini dihadiri sekitar 59 orang perwakilan dari PP, PW Banten, dan PW Tangerang BKTKI-DMI. Sementara itu, Pemprov Jabar diwakili secara langsung oleh Bapak Agung Harry Supriana (Kasubag TU KCD VIII Dinas Pendidikan) dan Bapak Gema Muhammad Sidiq (Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan).
Dalam pemaparan pembuka, Ketua PP BKTKI-DMI, Ibu Dr. Chandrawaty, M.Pd., menegaskan komitmen organisasi sebagai mitra strategis pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa BKTKI-DMI yang bergerak di PAUD berbasis masjid siap berkontribusi aktif dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. Beberapa permohonan konkret diajukan, termasuk pengakuan kelembagaan, undangan dalam program pemerintah, serta peluang kolaborasi pendanaan APBD untuk program peningkatan mutu pendidikan, khususnya wajib belajar 1 tahun pra-SD.
Tanggapan dan Komitmen Pemprov Jawa Barat:
Pihak Pemprov Jabar menyambut hangat dan memberikan respons yang sangat konstruktif:
- Apresiasi dan Penerimaan: Kedua perwakilan sepakat bahwa visi BKTKI-DMI sejalan dengan misi Gubernur, yaitu mewujudkan SDM Jawa Barat yang berkarakter unggul dan siap menghadapi bonus demografi 2045.
- Peta Jalan Kolaborasi: Pemprov Jabar mengusulkan beberapa skema kerja sama, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, dan perluasan keanggotaan BKTKI-DMI ke seluruh 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat.
- Pintu Kolaborasi 2027: Disampaikan bahwa fokus kepemimpinan Gubernur saat ini (2025-2026) adalah infrastruktur, dan akan bergeser ke peningkatan SDM pada 2027. Momen ini disebut sebagai waktu yang tepat untuk mematangkan program bersama.
- Jalur Koordinasi: Pemprov menyarankan dua jalur utama: (a) Berkolaborasi dengan Bunda PAUD Provinsi Jabar (Ibu Dr. Siska) dan Pokja-nya untuk akselerasi program di tingkat daerah; (b) Mengajukan proposal melalui Biro Kesra Setda Provinsi untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan pembiayaan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada bagaimana mengakomodir kekhasan PAUD/TK berbasis masjid dalam kebijakan pemerintah. Poin penting yang mengemuka adalah bahwa meski Bunda PAUD bersifat non-struktural, posisinya memiliki fleksibilitas dan akses yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah.
Kesepakatan Akhir (Closing Statement):
Audiensi ditutup dengan tiga poin kesepakatan konkret:
- Kesediaan Kolaborasi: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyetujui prinsip kerja sama dengan BKTKI-DMI.
- Penyusunan Program: BKTKI-DMI akan menyusun rencana program terperinci untuk didiskusikan lebih lanjut.
- Pendampingan: BKTKI-DMI akan melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat.
“Audiensi ini adalah langkah awal yang sangat baik. ‘Tak kenal maka tak sayang.’ Sekarang kita sudah saling mengenal, mari kita bangun sinergi yang nyata untuk anak-anak Jawa Barat,” ujar Bunda Okky, salah seorang pengurus, menyimpulkan diskusi.
Kegiatan ini menandai dibukanya babak baru kerja sama strategis antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah, dengan tujuan tunggal: memastikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata, menuju Jawa Barat dan Indonesia yang lebih maju.
